PPS Sambiroto Lantik  Dan Ambil Sumpah KPPS

PPS Sambiroto Lantik Dan Ambil Sumpah KPPS

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Pemilu 2019 tinggal menghitung hari, berbagai persiapan dan tahapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU, Rabu, 17 April 2019 seluruh warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Hari ini Rabu, (27/03/2019) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sambiroto melantik dan mengambil sumpah 8 Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019. Sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada pemilu tahun ini terdapat 8 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Sambiroto dengan penyebaran di 4 dusun, 2 TPS di Sambiroto I, 2 TPS di Sambiroto II, 3 TPS di Bolo I, dan 1 TPS di Bolo II.

Sambutan Ketua PPS dan Kepala Desa Sambiroto

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilaksanakan di Sekretariat PPS/Kantor Desa Sambiroto oleh PPS Sambiroto dihadiri oleh Kepala Desa Sambiroto, Babinsa/Koramil Padas, dan KPPS. Budi Hartanto selaku Ketua PPS Sambiroto setelah melantik dan mengambil sumpah KPPS menyampaikan pidato Ketua KPU Kabupaten  Ngawi yang intinya sebagai penyelenggara pemilu KPPS harus menjaga netralitas dan profesionalisme dalam bekerja. KPPS harus siap bekerja awal hingga akhir jangan sampai meninggalkan tugas di TPS, menjalankan pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan suara dengan benar dan harus memahami administrasi data pemilih.

Senada dengan itu Sri Mulyono Kepala Desa Sambiroto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan peserta yang hadir sebagai KPPS dan mengemban amanah negara. Beliau berharap dengan koordinasi dan tetap menjaga kekompakan antar sesama penyelenggara pemilu baik PPS maupun KPPS maka Pemilihan Umum 2019 dapat berjalan dengan baik dan kondusif. (eMKa)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Kelompok Asman Toga “SEGER WARAS” Sambiroto Wakili Kecamatan Padas Dalam Lomba Penilaian Asman Toga Tingkat Kabupaten

Kelompok Asman Toga “SEGER WARAS” Sambiroto Wakili Kecamatan Padas Dalam Lomba Penilaian Asman Toga Tingkat Kabupaten

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Kelompok Asman TOGA “Seger Waras” Desa Sambiroto didapuk Kecamatan Padas untuk mewakili lomba penilaian dan verifikasi lapangan tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi yang telah bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup.

Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan Rapublik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan salah satu strategi pembangunan kesehatan  yang dilakukan Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan upaya promotif-preventif adalah mendorong masyarakat agar mampu memelihara kesehatannya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri. Asuhan mandiri kesehatan tradisional dilakukan oleh individu dalam keluarga, kelompok atau masyarakat dengan memanfaatkan taman obat keluarga (TOGA) dan keterampilan. Supaya pelayanan kesehatan tradisional dapat dipertanggungjawabkan, aman dan bermanfaat, maka harus selalu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.

Pembinaan asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan keterampilan dilakukan bersama antara lintas program Kementerian Kesehatan dan lintas sektor Kementerian Terkait. Bentuk tahapan pembinaan teknis dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan bersama dengan mitra sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan, pembinaan asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan keterampilan dapat dilakukan melalui penilaian pemanfaatan TOGA.

Sejak tahun 2015, Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan lomba penilaian kelompok asuhan mandiri (Asman) kesehatan tradisional melalui pemanfaatan TOGA dan Akupressur tingkat Nasional. Adapun jenjang penilaian yang dilakukan meliputi penilaian tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat propinsi dan tingkat Pusat / Nasional. Adapun penilaian dibagi dalam 3 kriteria yaitu daerah kawasan perkotaan, pedesaan dan terpencil dan sangat terpencil (DTPK).

Sambutan Camat Padas Harsoyo, SE. M.Si

Rabu (27/03/2019), Tim Penilai tingkat Kabupaten melakukan penilaian ke kelompok Asman Toga “Seger Waras” Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur dalam rangka verifikasi lapangan. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Sambiroto, Ketua Penggerak PKK Desa Sambiroto, Camat Padas dan Tim Penilai Kabupaten Ngawi dari Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh dr. Agus Priyambodo, MMKes Kabid Pelayanan Masyarakat beserta Dinas Pertanian. Dalam sambutannya Camat Harsoyo, SE MSi menekankan pentingnya kesehatan lahir dan batin. Harsoyo menyambut baik terbentuknya kelompok Asman Toga di Sambiroto sebagai upaya aktif preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Hal itu sejalan dengan rencana kecamatan mewujudkan kecamatan yang ramah anak, memberikan edukasi tentang lingkungan dan alam yaitu tanaman obat.

Sambutan Kepala Desa Sambiroto Sri Mulyono

Di kesempatan lain Kepala Desa Sambiroto Sri Mulyono mengapresiasi kelompok Asman Toga Seger Waras yang telah menjadi perwakilan Kecamatan Padas mengikuti lomba penilaian Asman Toga tingkat Kabupaten. Beliau berharap bukan juara yang menjadi tujuan utama terbentuknya Asman Toga ini, melainkan kepedulian masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Acara di lanjutkan oleh tim kabupaten melakukan penilain produk-produk yang diolah dari bahan tanaman obat dang mengunjungi lokasi taman obat kelompok Asman Toga Seger Waras yang ada di dua lokasi di RT 004 RW 001 Dusun Sambiroto I.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Lagi, Sertifikat Tanah Dibagikan Untuk Masyarakat Sambiroto

Lagi, Sertifikat Tanah Dibagikan Untuk Masyarakat Sambiroto

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Bertempat di Balai Desa Sambiroto Selasa (26/03/2019), Kantor Pertanahan kabupaten Ngawi menyerahkan sertifikat tanah kepada 265 warga. Ini adalah tindak lanjut Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018. Sebelumnya dari 802 pemohon yang mengajukan telah diterbitkan dan diserahkan sebanyak 448 sertifikat di medio Januari 2019.

Baca juga: Penyerahan Sertifikat Program PTSL 2018 Tahap I

Sebagaimana diketahui pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat, yang merupakan implementasi dari Nawacita atau sembilan agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Untuk merealisasikan hal tersebut Kementerian ATR/BPN telah menetap kan 3 (tiga) program prioritas yaitu peningkatan kualitas penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan penanganan sengketa pertanahan.

Penjelasan alur penyerahan sertifikat oleh tim dari BPN Ngawi

Salah satu perwujudan dari peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah adalah dengan dilaksanakannya Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Kecamatan Padas Sosialisasikan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2019

Kecamatan Padas Sosialisasikan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2019

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi tanggal 26 Pebruari 2019 nomor 005/056/Und.Sos/404.012/2019, Kecamatan Padas melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di tahun anggaran 2019 bertempat di Pendopo Kecamatan Padas jalan raya Ngawi-Caruban KM 10 No. 49, Selasa (19/03/2019).

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah:

  1. Perda Nomor 16 tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa/BUM-Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
  2. Perda Nomor 19 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
  3. Perda Nomor 21 tahun 2018 tentang Irigasi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota)

Menurut Perda Nomor 16 tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa/BUM-Desa, Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, begitu tutur Ir. Kenhartati (DPMD Kab. Ngawi). Adapun tujuan dibentuknya BUM-Desa adalah:

  1. Meningkatkan perekonomian desa
  2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
  3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
  4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga
  5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung layanan umum warga
  6. Membuka lapangan kerja
  7. Meningkatakan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, perrtumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
  8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dalam kesempatan berikutnya, Arif syaifudin, nara sumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DPMD memaparkan  Perda Nomor 19 tahun 2018 ini merupakan dasar hukum yang mengatur segala sesuatu tentang Badan Permusyawaratan Desa. Beliau mengingatkan, salah satu alasan penerbitan perda ini dimaksudkan untuk menjadi payung hukum dalam rangka pengisian anggota BPD baru seiring berakhirnya masa bhakti anggota BPD lama yang berakhir periode maret 2019. Sebagai tindak lanjut  Bupati Ngawi Budi Sulistiyono telah menetapkan Perbup Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan  Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018.

 Perda Nomor 21 tahun 2018 tentang Irigasi terdiri atas 21 bab yang berisi tentang ketentuan umum, maksud tujuan dan fungsi, ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab sampai dengan ketentuan penutup. (eMKa)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Bappelitbang Kabupaten Ngawi adakan Pelatihan Integrasi PJM/RKM Pro-Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa

Bappelitbang Kabupaten Ngawi adakan Pelatihan Integrasi PJM/RKM Pro-Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mengadakan pelatihan integrasi PJM/RKM Pro-Aksi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa mulai Senin sampai Jum’at (11-15 Maret 2019). Gelombang I dilaksanakan Senin sampai Rabu, 11-13 Maret 2019 dan gelombang II pada Rabu sampai Jumat, 13-15 Maret 2019 di Hotel Asia Jaya Jalan Telaga No 193 Sarangan Magetan.

Menindaklanjuti Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014 yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Ada beberapa perubahan tentang azaz dan kekuasaan pengelolaan keuangan desa.  Penambahan bidang, sub bidang dan kegiatan dalam APB Desa salah satunya bidang pelaksanaan pembangunan sub bidang kawasan permukiman.

Acara dibuka oleh Fitri, Kepala sub bidang permukiman dan tata ruang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi. Beliau menyatakan bahwa pelatihan tersebut dihadiri kepala desa, camat penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2018 & 2019.

Hadir sebagai nara sumber  Bapak Amar dari P3MD/pendamping kabupaten menjelaskan dengan diterbitkannya Permendagri No 20 Tahun 2018 pemerintah desa dimungkinkan mengalokasikan anggaran PAMSIMAS dalam APB Des di Tahun 2019 dengan terlebih dahulu memasukkan perencanaan dan penganggaran PAMSIMAS ke dalam perencanaan dan penganggaran desa yang telah diatur dalam peraturan perundangan yaitu RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir sebagai nara sumber adalah dinas kesehatan, dinas permukiman, dinas pemberdayaan masyarakat desa. Semua bersepakat menekankan pentingnya akses bagi masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang sehat. Untuk itu perlu sinegritas antara semua stake holder dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. (eMKa)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0