Setelah PPS dan KPPS, Giliran Pengawas Jalani Rapid Test

Setelah PPS dan KPPS, Giliran Pengawas Jalani Rapid Test

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Pemeriksaan rapid test merupakan tahapan yang wajib dilalui dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi 2020. Langkah tersebut diambil demi menjaga dan melindungi semua pihak yang terlibat agar terhindar dari penyebaran Covid-19.

Setelah PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kini giliran pengawas kelurahan/desa dan pengawas TPS yang menjalani rapid test.

Berita terkait :

Bertempat di Pendopo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, Senin (30/11), 84 pengawas mengikuti rapid test yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Padas. Mereka terdiri dari 3 orang Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), 12 orang PKS (Pengawas Kelurahan/Desa), 69 orang PTPS (Pengawas TPS). Anggota KPPS yang belum menjalani rapid test sebelumnya, diharuskan mengikuti jadwal rapid test susulan bersamaan dengan pengawas hari itu juga.

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun ini KPU Kabupaten Ngawi menerapkan prosedur yang ketat sesuai amanah Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020. Penting bagi semua pihak untuk saling bahu-membahu mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak muncul cluster baru pasca Pilkada.

Baca juga :

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Traffic Data Meningkat, Aktivasi Sirekap Berjalan Lambat

Traffic Data Meningkat, Aktivasi Sirekap Berjalan Lambat

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi disibukkan dengan berbagai tahapan dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan pemungutan suara pada Pilkada serentak 2020. Seminggu terakhir, konsentrasi KPU sebagai penyelenggara masuk pada kegiatan rapid test dan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara menggunakan aplikasi Sirekap.

Sirekap merupakan sebuah aplikasi berbasis jaringan tentang sistem informasi dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS. Penggunaan aplikasi ini sebenarnya bertujuan untuk meminimalisir tingkat kecurangan serta meningkatkan efektivitas dalam penghitungan suara.

Aplikasi Sirekap langsung di-handle oleh KPU RI dengan mekanisme satu akun, satu aplikasi untuk 1 TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Terhitung sudah dua kali PPK Padas melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) terkait hal itu. Pertama, bimtek untuk PPS yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan Padas dan kedua, bimtek untuk KPPS yang dilaksanakan di tingkat desa.

Namun pada level teknis, aktivasi aplikasi Sirekap mengalami beberapa kendala. Seperti yang terjadi di Balai Desa Sambiroto Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, Minggu malam (29/11). PPS Sambiroto beserta KPPS bersiap untuk melakukan aktivasi aplikasi Sirekap yang telah didownload sebelumnya melalui link telegram.

Panduan aktivasi aplikasi Sirekap dilakukan secara livestreaming melalui Zoom Meeting dengan KPU RI, KPU Provinsi dan Kabupaten/kota. Selain itu, materi panduan aktivasi sudah disampaikan dalam materi bimtek dalam bentuk file.

Hingga pukul 22.00 WIB aktivasi belum mendapatkan respon dari sistem. Rupanya kendala yang sama juga dialami oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/kota yang lain. Hal itu diakui oleh pihak pengembang melalui Zoom Meeting bahwa traffic telegram yang begitu padat menjadi kendala, sehingga aktivasi berjalan lambat. Aktivasi baru berhasil dilakukan oleh operator KPPS keesokan harinya.

Tentu saja ini harus menjadi perhatian serius KPU RI berkaitan dengan aspek pendukung aplikasi Sirekap, seperti jaringan dan kendala teknis lainnya pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS 9 Desember mendatang.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Miftachul Akhyar Terpilih  Sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Miftachul Akhyar Terpilih Sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akyar terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 menggantikan posisi Ma’ruf Amin.

Dilansir dari mui.or.id, penetapan tersebut dihasilkan secara mufakat oleh tim formatur Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hasil Munas X MUI mendaulat Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pertimbangan dan Amirsyah sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Anwar Abbas. Munas juga menetapkan sejumlah nama yang menduduki posisi penting di MUI. Posisi wakil ketua umum dijabat oleh Buya Anwar Abbas, Marsyudi Syuhud dan Buya Basri Bermanda.

“Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuaan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata Kiai Ma’ruf yang didaulat sebagai ketua tim formatur, di arena Munas X MUI, Jakarta, Jumat (27/11).

Pemilihan berlangsung dalam rapat tertutup yang diikuti oleh 17 tim formatur. Ketujuh belas tim formatur tersebut berasal dari berbagai unsur. Ma’ruf Amin (unsur Ketua Umum), Anwar Abbas (unsur Sekjen), Didin Hafidhuddin (unsur Dewan Pertimbangan).

Tim formatur berikutnya yakni Bambang Maryono (unsur MUI Kepri), Khaeruddin Tahmid (unsur MUI Lampung), Rahmat Syafei (unsur MUI Jawa Barat), Maman Supratman (unsur MUI Bali), Khairil Anwar (unsur MUI Kalteng), Ryhamadi (unsur MUI Sultra), Abdullah Latuapo (unsur MUI Maluku).

Berikutnya dari unsur ormas yakni Masduki Baidhlowi (unsur NU), Amirsyah Tambunan (unsur Muhammadiyah), Buya Basri Barmanda (unsur Perti), Amad Sodikun (unsur Syarikat Islam), Jeje Zainuddin (unsur Persatuan Islam). Dua unsur terakhir berasal dari dunia pendidikan yakni Amany Lubis (unsur perguruan tinggi) dan Abdul Gofar Rozin (unsur pesantren).

Selain menetapkan formasi kepengurusan baru, Munas X MUI menghasilkan sejumlah keputusan antara lain di bidang fatwa, Munas memutuskan empat fatwa soal haji dan satu fatwa soal human deploit cell. Sementara itu untuk rekomendasi, Munas X MUI mengeluarkan Taujihat Jakarta merespons berbagai problematika dan dinamika mutakhir di tingkat nasional dan internasional.

Baca juga :

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ikuti Bimtek Tungsura Sirekap

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ikuti Bimtek Tungsura Sirekap

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Bintoyo, Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, Sabtu (28/11) diikuti oleh 1 orang perwakilan PPS dan 3 KPPS dari 4 desa di Kecamatan Padas, yakni Bintoyo, Sukowiyono, Sambiroto dan Kedungprahu. Agenda tersebut merupakan tahapan yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Padas dalam rangka mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi 9 Desember mendatang.

Saat memberikan sambutan, Ketua PPK Padas Suratno berpesan agar KPPS berhati-hati dalam melakukan penghitungan suara terutama ketika melakukan input data melalui aplikasi Sirekap. KPPS perlu memastikan bahwa hasil penghitungan suara secara manual harus benar-benar fix baru kemudian diinput kedalam aplikasi.

Berita terkait :

Dengan bimbingan PPK, KPPS melakukan simulasi penghitungan suara secara manual dengan menggunakan form yang disediakan. Hal itu berkaitan dengan teknis penulisan dan sisi keterbacaan hasil penghitungan suara yang akan dipindai dan dimasukkan kedalam sistem aplikasi.

Namun sebelumnya, operator Sirekap dari masing-masing TPS diarahkan untuk menyiapkan akun yang akan digunakan untuk log in kedalam aplikasi.

Meskipun diwarnai gerimis sejak sore hari, bimtek yang dimulai pukul 19.30 WIB tersebut diikuti oleh peserta dengan penuh antusias.

Baca juga :

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pilbup Ngawi 2020, Penyelenggara Tingkat Desa Jalani Rapid Test

Pilbup Ngawi 2020, Penyelenggara Tingkat Desa Jalani Rapid Test

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020 tinggal dalam hitungan hari. Berbagai tahapan semakin intens dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi beserta jajarannya agar pesta demokrasi lima tahunan di Ngawi berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

Salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan adalah melakukan rapid test bagi penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Bertempat di Balai Desa Sambiroto, PPS, sekretariat, KPPS dan petugas linmas mengikuti rapid test yang diselenggarakan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang bekerjasama dengan UPT Puskesmas Padas, Sabtu (28/11).

Total penyelenggara tingkat Desa Sambiroto pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi 2020 yang wajib mengikuti rapid tes sejumlah 51 orang. Mereka terdiri PPS & sekretariat (6 orang) , KPPS dan linmas TPS (45 orang)

Baca juga :

Setelah dilakukan pemeriksaan rapid test yang berjalan kurang lebih selama dua jam, semua anggota PPS, KPPS dan Linmas dinyatakan non reaktif. Hasil yang menggembirakan tentunya bagi semua pihak yang terlibat. Hal tersebut merupakan indikasi yang bagus dalam pelaksanaan tahapan-tahapan berikutnya. Masyarakat tidak perlu khawatir dan akan merasa aman untuk menggunakan hak pilihnya di TPS pada 9 Desember 2020 mendatang.

Perlu diketahui selain Pengawas Desa/TPS dan linmas PPS yang berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terdapat 693 penyelenggara pemilu di wilayah Kecamatan Padas. Semua diwajibkan menjalani rapid test sebagai prosedur wajib yang harus dilalui dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi sesuai protokol pencegahan Covid-19.

Baca juga :

Share and Enjoy !

0Shares
0 0