Waspadai Klaster Hajatan, Bupati Ngawi Instruksikan Pembatasan

Waspadai Klaster Hajatan, Bupati Ngawi Instruksikan Pembatasan

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menginstruksikan pembatasan terkait penyelenggaraan kegiatan hajatan di wilayahnya.

Hal itu disinyalir akibat didapati 10 orang di wilayah Kecamatan Mantingan dinyatakan positif usai menjalani tes usap. Paska Idul Fitri, warga yang berada di zona hijau memang telah diperbolehkan menggelar kegiatan hajatan. Namun seiring bertambahnya warga yang terkonfirmasi positif dari klaster hajatan maka menurutnya pembatasan perlu diberlakukan.

Bupati Ngawi mengungkapkan instruksiya tersebut menekankan kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan dan juga pembatasan waktu kegiatan.

“Waktu hajatan dibatasi maksimal pukul sembilan malam,” ungkap Ony seperti dilansir dari SMNNews.co.id, Selasa (15/06/2021). Pembatasan juga berlaku pada kegiatan hajatan yang bersifat hiburan. Penerapannya akan diperketat, hal itu dilakukan untuk menghindari kerumunan.

“Sebelum Maghrib, semua kegiatan hajatan yang bersifat menggelar acara hiburan juga harus dihentikan. Gugus tugas kecamatan harus tegas mengawasi ini,” jelas Ony dilansir dari sumber yang sama.

Gugus tugas tingkat desa dan kecamatan diminta lebih giat untuk sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk lebih disiplin lagi dalam menjalankan prokes.

Berita Terkait:

Surat Kapolres Kepada Bupati Ngawi

Sementara itu, dalam surat Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) Ngawi Nomor B/1106/VI/OPS.2/2021/Bagops tanggal 15 Juni 2021 memuat dua poin penting. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Ngawi selaku Ketua Gugus Tugas Penangan Covid-19 Kabupaten Ngawi.

Tangkapan layar surat Kapolres Ngawi yang ditujukan kepada Bupati Ngawi yang beredar di media sosial

Dalam surat tersebut Kapolres Ngawi, I Wayan Winaya menyebutkan perlu adanya evaluasi terhadap pengawasan penerapan protokol kesehatan oleh Satgas Covid-19 tingkat desa. Kedua, perlu dilaksanakannya pembatasan terhadap waktu penyelenggaraan semua jenis hajatan sampai dengan waktu maghrib atau pukul 18.00 WIB.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 klaster hajatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Partisipatoris dalam rangka pengendalian Penyebaran Covid-19.

Baca juga :

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Orang Tua Asuh Dukung Penanggulangan Balita Stunting dan Bumil KEK

Orang Tua Asuh Dukung Penanggulangan Balita Stunting dan Bumil KEK

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Dukung penanggulangan balita stunting dan ibu hamil yang memiliki Kekurangan Energi Kronis (KEK), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Padas bersama Camat Padas berkesempatan mengunjungi balita stunting di Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Senin (14/06/2021). Keduanya adalah orang tua asuh untuk balita stunting dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Ngawi.

Kepala UPT Puskesmas Padas, dr. Zein Ratna Priyanto mengungkapkan, selain bersilaturahmi dirinya mempunyai misi khusus untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terutama pada balita stunting dan ibu hamil KEK di wilayah kerjanya.

“Jadi kedatangan kami untuk silaturahmi dan saling mengingatkan dan memberi motivasi betapa pentingnya kualitas dan tumbuh kembang anak. Mungkin orang tua balita secara ekonomi sudah mampu sebetulnya, apa-apa sudah ada, cuma mungkin karena satu-dua hal ada asupan gizi balita yang perlu diperhatikan. Kaya tadi, ibu hamil kenapa gak mau makan, ternyata anemia,” ungkapnya.

“Iya, jadi orang tua balita tidak perlu berkecil hati. Bukan berarti tidak mampu secara ekonomi untuk memenehi asupan gizi pada anak, tapi ada hal lain yang perlu kita ingatkan, baik pengetahuan tentang kesehatan anak, motivasi dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Menurutnya, dari statistik dan data yang dimiliki UPT Puskesmas Padas, setiap desa di wilayah Kecamatan Padas terdapat balita stunting. Total 285 balita dengan angka tertinggi di Desa Tambakromo. Namun tidak semua balita stunting mendapatkan orang tua asuh dari pejabat struktural setempat, namun hanya balita dengan usia di bawah 2 tahun.

Berita terkait:

dr. Zein Ratna Priyanto (Kepala UPT Puskesmas Padas) bersama anak asuhnya

Sementara itu Camat Padas, Dodi Aprillasetia mengatakan kunjungan seperti ini diharapkan dapat memberikan motivasi agar orang tua balita dan ibu hamil KEK lebih peduli dengan kesehatan diri.

“Mudah-mudahan, terutama ibu hamil yang KEK, kekurangan energi kronis dengan adanya kunjungan seperti ini diharapkan akan termotivasi. Karena seperti yang kita kunjungi tadi, ibu hamil kena anemia, berarti mungkin kesadarannya masih kurang. Dengan kunjungan seperti ini ada stimulus, ada tambahan gizi, mudah-mudahan terketuk untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan diri dan balitanya,” kata Dodi.

dr. Zein Ratna Priyanto (Kepala UPT Puskesmas Padas) menyerahkan PMT balita

Ikut hadir beserta rombongan, Sri Mulyono (Kepala Desa Sambiroto), Siti Munawaroh (Bidan Desa Sambiroto) dan ahli gizi dari UPT Puskesmas Padas. Pada kesempatan tersebut, Kepala UPT Puskesmas Padas dan Camat Padas selaku orang tua asuh berkesempatan menyerahkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi balita Ezze, putra pasangan Angga dan Linda Ayu Agustin.

Program orang tua asuh untuk balita stunting mulai digulirkan Pemerintah Kabupaten Ngawi sejak tahun 2019 silam. Dibawah naungan Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan sebanyak 594 orang tua asuh untuk balita stunting mendasar surat keputusan Bupati Ngawi.

Meskipun disibukkan dengan penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 dalam kurun waktu setahun terakhir, pemerintah tetap berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah penanggulangan balita stunting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Baca juga :

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Kades Sambiroto Singgung Pengisian Perangkat Desa Pada Kegiatan Bersih Desa

Kades Sambiroto Singgung Pengisian Perangkat Desa Pada Kegiatan Bersih Desa

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Kepala Desa Sambiroto Sri Mulyono sempat menyinggung perihal pengisian perangkat desa saat memberikan sambutan pada acara bersih desa, Jumat (04/06).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kegiatan bersih desa digelar di dua lokasi berbeda. Gelaran bersih desa di Dusun Sambiroto dipusatkan di Balai Desa Sambiroto sebelum pelaksanaan shalat Jumat, sedangkan bersih desa di Dusun Bolo dipusatkan di RT 002 RW 004, Dusun Bolo 2.

Doa bersama pada prosesi bersih desa di Dusun Bolo 2, Jumat (04/06)

Berita terkait:

Dalam sambutannya, Sri Mulyono meminta doa kepada seluruh hadirin untuk ikut mendoakan kesuksesan pelaksanaan pengisian dan ujian perangkat desa.

O nggih, setunggal malih bade kula aturke. Pemerintah Desa Sambiroto sakmenika nembe ngawontenaken pengisian perangkat desa, 1 kepala dusun lan 2 kepala seksi, nggih menika kepala seksi pelayanan kaliyan kepala seksi kesejahteraan. Kulo nyuwun dumateng panjenengan semua nderek dedungo mugi pengisian perangkat desa mangke saget lancar boten wonten aral setunggal punopo (O iya, satu lagi yang ingin saya sampaikan. Pemerintah Desa Sambiroto saat ini tengah mengadakan pengisian perangkat desa. 1 kepala dusun dan 2 kepala seksi yaitu kepala seksi pelayanan dan kepala seksi kesejahteraan. Saya minta kepada saudara semua untuk ikut mendoakan agar pelaksanaan pengisian perangkat desa tidak ada halangan suatu apapun_*red),” kata Sri Mulyono dalam bahasa Jawa.

Dia berharap semoga tidak hanya sukses dalam pelaksanaan, namun juga sukses menghasilkan perangkat desa yang benar-benar amanah dan mampu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya, dalam sebuah proses ujian atau seleksi tentu ada yang lolos dan tidak, itu adalah hal yang lumrah terjadi. “Bagi yang lolos dan menjadi perangkat desa semoga amanah dan bagi yang belum lolos semoga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,” sambungnya.

Sementara, pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi diselenggarakan oleh tim pengisian yang telah ditetapkan oleh kepala desa berdasarkan hasil musyawarah bersama BPD pada tanggal 5 Mei 2021. Penetapan tim pengisian mendasar Keputusan Kepala Desa Sambiroto Nomor 188/12/404.302.11/2021 tanggal 6 Mei 2021. Saat ini, pengisian perangkat desa tengah memasuki tahapan pendaftaran yang dibuka mulai 27 Mei hingga 10 Juni 2021.

Baca juga:

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Bersih Desa Sambiroto Diisi Dengan Doa Bersama dan Pagelaran Seni Budaya

Bersih Desa Sambiroto Diisi Dengan Doa Bersama dan Pagelaran Seni Budaya

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Pemerintah Desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi menggelar kegiatan bersih desa di balai desa, Jumat (04/06). Gelaran bersih desa atau “nyadran” digelar setiap tahun sebagai salah satu warisan adat istiadat dan budaya adiluhung yang perlu dilestarikan.

Kegiatan bersih desa dihadiri oleh Kepala Desa Sambiroto beserta jajaran perangkat desa, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat. Mengingat digelar di masa pandemi, bersih desa dihadiri peserta dan tamu undangan dalam jumlah terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Tamu undangan hadir dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan pengukuran suhu tubuh menggunakan thermogun

Diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustad Sadi, prosesi bersih desa dimulai dengan bermunajat kepada Allah SWT. Doa dipanjatkan oleh seluruh hadirin dengan sepenuh hati. Memohon kepada Allah SWT agar seluruh warga dan masyarakat Desa Sambiroto selalu mendapatkan rahmat, berkah dan senantiasa dalam lindungan-Nya. Dijauhkan dari wabah dan pandemi Covid-19 segera berlalu dari bumi pertiwi.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sambiroto Sri Mulyono mengungkapkan kegiatan bersih desa secara hakikat adalah untuk mensucikan lahir dan batin.

Sambutan Kepala Desa Sambiroto Sri Mulyono pada prosesi bersih desa di Balai Desa Sambiroto, Jumat (04/06)

Tujuan bersih desa ini adalah ngresiki ati, ngresiki lahir lan batin, sekaligus mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua, seluruh masuyarakat Desa Sambiroto. Untuk itu, mumpung masih bulan Syawal, baik secara pribadi maupun sebagai kepala desa saya mengucapkan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir batin,” ungkap Sri Mulyono.

Bersih desa juga sebagai sarana kita untuk berdoa kepada Tuhan agar kita terhindar dari segala bencana, terutama wabah corona agar segera hilang dari bumi nusantara,” sambung kepala desa yang akrab disapa Yonik tersebut.

Pagelaran seni budaya tari gambyong mewarnai kegiatan bersih desa Sambiroto

Usai doa bersama, prosesi bersih desa dilanjutkan dengan pagelaran seni dan budaya gambyong. Menilik sejarah dan asal usul Desa Sambiroto yang berasal dari dua krajan, yaitu Sambiroto dan Bolo, prosesi bersih desa dilaksanakan di dua tempat yang dipusatkan di Balai Desa Sambiroto dan Dusun Bolo 2.

Baca juga:

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Siaran Pers Kementerian Agama: Masih Pandemi, Pemerintah Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji 1442 H

Siaran Pers Kementerian Agama: Masih Pandemi, Pemerintah Tidak Memberangkatkan Jemaah Haji 1442 H

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M.

Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021.

Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” tutur Menag.

Kemenag, jelas Gus Yaqut, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

“Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah,” tutur Menag. “Atas dukungan Komisi VIII, K/L terkait, dan juga ormas Islam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Menag.

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824. Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah terbesar per 1 Juni juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251), Indonesia (4.824), India (132.788), Pakistan (1.843), Bangladesh (1.765), Nigeria (16), Iran (10.687), Turki (7.112), Mesir (956), Irak (4.170), dan Aljazair (305).

Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 adalah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230). Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Menurut Menag, agama mengajarkan, bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

“Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru Covid-19 yang berkembang di sejumlah negara,” jelas Menag.

“Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19,” sambungnya.

Belum Ada Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi, kata Menag, sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawwal 1442 H, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” tegas Menag.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan,” tuturnya. “Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” lanjutnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain,” terangnya.

Menag menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax,” ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.

Sumber : Humas Kemenag RI

Share and Enjoy !

0Shares
0 0