Jadwal Penyaluran BST Kemensos Bulan Mei-Juni di Kecamatan Padas

Jadwal Penyaluran BST Kemensos Bulan Mei-Juni di Kecamatan Padas

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi bisa bernafas sedikit lega. Pasalnya, Bantuan Sosial Tunia (BST) Kemensos senilai Rp 300 ribu/bulan untuk tahap XIV-XV segera disalurkan.

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, penyaluran BST Kemensos bulan Mei-Juni dilaksanakan di Kantor Desa masing-masing sesuai alamat KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Penyaluran BST Kemensos di wilayah Kecamatan padas mulai 22-26 Juli 2021 dengan jumlah penerima 1.963 KPM.

Berikut jadwal penyaluran BST Kemensos di Kecamatan Padas:

  • Bendo (114 KPM), Kamis, 22 Juli 2021
  • Banjaransari (44 KPM), Kamis, 22 Juli 2021
  • Kedungprahu (177 KPM), Kamis, 22 Juli 2021
  • Bintoyo (106 KPM), Jumat, 23 Juli 2021
  • Tungkulrejo (69 KPM), Jumat, 23 Juli 2021
  • Munggut (125 KPM), Jumat, 23 Juli 2021
  • Sambiroto (212 KPM), Sabtu, 24 Juli 2021
  • Tambakromo (137 KPM), Sabtu, 24 Juli 2021
  • Kwadungan Lor (297 KPM), Minggu, 25 Juli 2021
  • Sukowiyono (295 KPM), Minggu, 25 Juli 2021
  • Padas (106 KPM), Senin, 26 Juli 2021
  • Pacing (281 KPM), Senin, 26 Juli 2021

Berita terkait:

Saat penyaluran, KPM diwajibkan mebawa identitas diri berupa KTP dan KK asli serta mematuhi protokol kesehatan ketat.

Baca juga:

Presiden: PPKM Darurat Dibuka Bertahap pada 26 Juli, Jika Tren Kasus Covid-19 Menurun

Presiden: PPKM Darurat Dibuka Bertahap pada 26 Juli, Jika Tren Kasus Covid-19 Menurun

SAMBIROTO.NGWIKAB.ID- Presiden Joko Widodo menyatakan bahwapemerintah terus memantau penerapankebijakan Pemberlakuan PembatasanKegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yangtelah berlangsung sejak 3 Juli 2021 lalu.

Menurut Presiden, relaksasi penerapan PPKMDarurat akan dilakukan secara bertahap mulaitanggal 26 Juli 2021, dengan catatan tren kasus Covid-19 mengalami penurunan.

Kita selau memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya terkait perkembangan PPKM Darurat yang disampaikan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 20 Juli 2021.

Kebijakan PPKM Darurat adalah kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat di rumah sakit sehingga tidak membuat lumpuh rumah sakit akibat kelebihan kapasitas oleh pasien Covid-19.

Serta agar layanan kesehatan untuk pasiendengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” ungkapnya. “Alhamdulillah kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM Darurat terlihat dari data penambahan kasus dan pemenuhan bed_ rumah sakit mengalami penurunan,” imbuhnya.

Sejumlah aturan yang akan dilonggarkan jika tren kasus menurun antara lain pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan untuk buka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Adapun pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah,” lanjutnya. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen penjual voucher, pangkas rambut, penatu (laundry). pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturannya juga akan diatur oleh pemerintah daerah. Di samping itu, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit.Sementara itu, kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta agar semua pihak bisa bekerja sama bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus Covid-19 akan segera turun dan tekanan pada rumah sakit juga menurun.

Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar. Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah dua juta paket obat,” jelasnya.

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro.

Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan Covid-19 ini. Memang ini situasi yang sangat berat, tetapi dengan usaha keras kita bersama, insyaallah kita bisa. segera terbebas dari Covid-19. Dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat bisakembali normal,” tandasnya.

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden

Kapolres Ngawi Lepas 5 Ton Beras untuk Bantuan Warga Terdampak

Kapolres Ngawi Lepas 5 Ton Beras untuk Bantuan Warga Terdampak

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Kapolres Ngawi AKBP I Wayan Winaya dengan didampingi Dandim 0805 Ngawi Letkol Inf. Totok Priyo Kismanto memimpin apel pelepasan distribusi Bansos PPKM Darurat Polres Ngawi di lapangan setempat, Sabtu (17/7/2021).

Apel yang dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB dihadiri Wakapolres  dan PJU (pejabat utama)  Polres Ngawi, Kadinsos, Kasatpol PP, serta diikuti puluhan personil dari TNI-Polri dan Satpol PP.

Dalam arahannya Kapolres Ngawi mengatakan PPKM Darurat dilaksanakan sebagai antisipasi jumlah peningkatan pasien Covid-19 yang semakin meningkat setiap harinya. PPKM Darurat juga berpengaruh dalam pekerjaan, proses belajar mengajar serta kesulitan masyarakat akan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“PPKM Darurat sangat dibutuhkan kita semua dalam mengontrol mobilitas dari pergerakan manusia, mobilitas dari keseluruhan masyarakat dalam menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. PPKM Darurat juga berimbas kepada perekonomian masyarakat khususnya para pedagang, para pelaku usaha serta masyarakat yang tidak mampu,” kata I Wayan Winaya kepada seluruh peserta apel.

Kapolri dan Panglima TNI melakukan inisiasi untuk membantu masyarakat untuk meringankan beban hidup mereka ditengah Pandemi Covid-19. Sabtu tanggal 17 Juli 2021 seluruh Indonesia serentak mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat lanjut Kapolres Ngawi.

“Dalam pendistribusian bantuan sosial di Kabupaten Ngawi, Bhabinkamtibmas dan Babinsa menjadi ujung tombak keberhasilan dalam penyaluran Bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mudah-mudahan dengan pendistribusian Bansos, perekonomian masyarakat Kabupaten Ngawi bisa terbantu,” lanjut I Wayan Winaya.

Baca juga:

Kantor Pos Ngawi Rilis Jadwal Penyaluran BST Kemensos Bulan Mei-Juni

Kantor Pos Ngawi Rilis Jadwal Penyaluran BST Kemensos Bulan Mei-Juni

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Kantor Pos Ngawi merilis jadwal penyaluran BST Kemensos untuk bulan Mei-Juni 2021 pada Sabtu (17/07/2021). Bantuan uang tunai diberikan sebagai stimulus bagi keluarga terdampak pandemi Covid-19.

Bantuan Sosial Tunai (BST) kali ini merupakan bantuan tahap XIV-XV sejak digulirkan oleh pemerintah. Untuk wilayah Kabupaten Ngawi penyalurannya akan dilaksanakan di 19 Kecamatan mulai 19-30 Juli 2021.

Total penerima BST se-Kabupaten Ngawi sejumlah 35.348 KPM. Masing-masing KPM akan menerima bantuan berupa uang tunai senilai Rp. 600 ribu (BST bulan Mei-Juni).

Berita terkait:

Setelah melalui rapat koordinasi antara Kantor Pos Ngawi dengan Kapolres Ngawi, mekanisme penyaluran akan dilakukan di kantor desa masing-masing sesuai alamat KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Berikut jadwal penyaluran BST bulan Mei-Juni di wilayah Kabupaten Ngawi:

  1. Kecamatan Bringin (1.478 KPM) disalurkan 21-25 Juli 2021
  2. Kecamatan Geneng (3.098 KPM) disalurkan 22-28 Juli 2021
  3. Kecamatan Gerih (1.261 KPM) disaluran 21-25 Juli 2021
  4. Kecamatan Karangjati (2.171 KPM) disalurkan 25-26 Juli 2021
  5. Kecamatan Kendal (1.580 KPM) disalurkan 21-23 Juli 2021
  6. Kecamatan Mantingan (972 KPM) disalurkan 21-24 Juli 2021
  7. Kecamatan Ngawi (3.058 KPM) disalurkan 19-25 Juli 2021
  8. Kecamatan Ngrambe (1.581) disalurkan 22-24 Juli 2021
  9. Kecamatan Sine (1.088 KPM) disalurkan 21-23 Juli 2021
  10. Kecamatan Jogorogo (1.191 KPM) disalurkan 22-24 Juli 2021
  11. Kecamatan Kasreman (1.146 KPM) disalurkan 21-24 Juli 2021
  12. Kecamatan Kwadungan (1.830 KPM) disalurkan 22-28 Juli 2021
  13. Kecamatan Kedunggalar (2.939 KPM) disalurkan 21-26 Juli 2021
  14. Kecamatan Padas (1.963 KPM) disalurkan 22-26 Juli 2021
  15. Kecamatan Pangkur (1.325 KPM) disalurkan 21-24 Juli 2021
  16. Kecamatan Paron (3.652 KPM) disalurkan 21-30 Juli 2021
  17. Kecamatan Pitu (1.757 KPM) disalurkan 26-30 Juli 2021
  18. Kecamatan Widodaren (2.097 KPM) disalurkan 22-27 Juli 2021
  19. Kecamatan Karanganyar (1.061 KPM) disalurkan 26-29 Juli 2021
Jadwal-Penyaluran-BST-Bulan-Mei-Juni_compressed

Baca juga:

Kapolsek Padas: PPKM Darurat Belum Maksimal

Kapolsek Padas: PPKM Darurat Belum Maksimal

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Ngawi dirasa belum maksimal. Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Padas saat melakukan evaluasi PPKM Darurat bersama Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Padas pada Jumat (16/07/2021) di Pendopo Kecamatan Padas.

Kapolsek Padas AKP Juwahir, SH mengungkapkan, selama pelaksanaan PPKM Darurat angka kasus terkonfirmasi positif di Indonesia, khususnya di Ngawi masih tinggi. Untuk itu pihaknya mengajak semua lapisan masyarakat untuk melaksanakan aturan yang ada selama PPKM Darurat.

“Mari kita sama-sama konsisten untuk melaksanakan apa yang telah diinstruksikan Presiden, Inmendagri, Keputusan Gubernur Jawa Timur. Kasus terkonfirmasi pada masa PPKM Darurat di Indonesia, di Ngawi khsusnya masih tinggi. Mobilitas masyarakat belum menunjukkan penurunan yang signifikan meski dilakukan penyekatan,” ungkap Juwahir.

Penyekatan dengan Barrier Diperluas

Ia menambahkan, jajaran kepolisian di Ngawi telah menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selama PPKM Darurat. Juwahir mencontohkan, pemadaman lampu di pusat kota Ngawi ditujukan agar mobilitas masyarakat turun.

“TNI Polri mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Pemadaman lampu di pusat Kota Ngawi dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Penyekatan juga kami lakukan. Dan karena kasus terkonfirmasi dan mobilitas warga masih tinggi area penyekatan diperluas. Yang semula sampai perempatan Kartonyono, besok pagar barrier akan digeser ke selatan sampai PDAM,” jelasnya.

Dihadapan kepala desa dan takmir masjid se-Kecamatan Padas, Juwahir berpesan agar kepala desa tidak segan-segan untuk menyampaikan informasi kepadanya apabila terjadi pelanggaran pada masa PPKM Darurat. “Mbah Lurah, monggo kami persilahkan untuk menghubungi kami apabila ada kerumunan di wilayahnya. Sampaikan kepada kami, nanti tim kami akan menindaklnjuti. Misalnya ada warung angkringan yang bergerombol. Boleh buka sesuai jam yang ditentukan selama PPKM Darurat, tapi ya harus dibungkus dibawa pulang atau take away,” lanjutnya.

Terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Juwahir mendukung apa yang diutarakan Camat Padas Dodi Aprilasetia pada forum yang sama. Yakni sesuai SE Bupati Ngawi Nomor 065/07.45/404.11/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kabupaten Ngawi. Pada poin g disebutkan tempat ibadah serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/kegiatan berjamaah selama pelaksanaan PPKM dan mengoptimalkan beribadah di rumah.

Berita terkait: