Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengeluarkan peraturan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa (DD) 2022.

Permendes Nomor 7 tahun 2021 ini menjadi dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2022.

Peraturan ini bertujuan memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

  • SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
  • SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata

  • SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  • SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
  • SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
  • SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3. Desa peduli kesehatan

  • SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
  • SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
  • SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan

  • SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  • SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
  • SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
  • SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

  • SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

  • SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

  • SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

  • SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
  • SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Salinan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat diunduh di link berikut:

Baca juga:

Pemerintah Dorong Isoter Hingga Tingkat Desa

Pemerintah Dorong Isoter Hingga Tingkat Desa

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Pemerintah terus mendorong penyediaan fasilitas isolasi terpusat (isoter) bagi pasien COVID-19 hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Untuk meningkatkan tempat isolasi terpusat, khususnya di luar Jawa-Bali, pemerintah menyiapkan sarana isoter di sejumlah kapal Pelni.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dalam Keterangan Pers mengenai Evaluasi dan Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (16/08/2021) malam, secara virtual.

“Pemerintah mempersiapkan juga isolasi terpusat, di mana isolasi terpusat ini dalam bentuk kapal, yaitu kapal Pelni. Ini uji coba dilakukan di Makassar dan sekarang dipersiapkan di Kota Medan, yaitu KM Bukit Raya dengan kapasitas sekitar 1.000 tempat tidur, kemudian di Lampung itu dipersiapkan KM Lawit sekitar 1.000 juga tempat tidur,” terang Airlangga.

Sarana isoter serupa juga disiapkan di Padang, Sumatra Barat; Bitung, Sulawesi Utara; serta di Sorong, Papua Barat dan Jayapura, Papua. Selain itu, isoter lain juga disiapkan, baik di wisma haji, sarana diklat, dan berbagai tempat fasilitas lain, termasuk juga di level desa/kelurahan, kecamatan, dan kota/kabupaten.

“Kami berterima kasih kepada TNI dan Polri, kepada Gubernur bersama Forkopimda, Pangdam dan Kapolda, baik itu juga kepada Wali Kota, Bupati, Kapolres, dan Dandim. Beserta Kajati di masing-masing wilayah yang terus mendorong agar seluruh pelaksanaannya bisa terintegrasi,” ujar Airlangga.

Tekan Mobilitas untuk Cegah Penularan

Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya menekan mobilitas di sejumlah wilayah di luar Jawa-Bali yang memiliki indeks mobilitas tinggi untuk menekan laju penularan COVID-19.

“Dari indeks mobilitas beberapa provinsi masih menunjukkan positif, di mana ini kita akan tekan untuk turun, yaitu di Kepri [Kepulauan Riau] 2,4 persen, Babel [Bangka Belitung] 1,1 persen, Jambi 0,8 persen, Bengkulu 0,5 persen, Papua 2 persen, Papua Barat 1 persen, dan Maluku 0,2 persen,” ungkapnya.

Kemudian juga Pematang Siantar, Lampung, Jambi di Sumatra; Kota Jayapura di Papua; serta Sumba Timur dan Kupang di Nusa Tenggara Timur.

Selain menekan mobilitas, pemerintah juga terus berupaya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan 3M, peningkatan 3T, serta percepatan vaksinasi nasional.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa konsentrasi adalah satu, menekan mobilitas, yang kedua, penanganan di hulu dengan prioritas kepada memakai masker, kemudian yang terkait dengan testing, tracing, dan treatment,” pungkas Airlangga. (TGH/UN)

Sumber: FB Setkab RI

Mulai Agustus 2021, Kemenag Setop Penerbitan Kartu Nikah Fisik

Mulai Agustus 2021, Kemenag Setop Penerbitan Kartu Nikah Fisik

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Kementerian Agama (Kemenag) tidak lagi menerbitkan kartu nikah fisik. Sebagai gantinya, Kemenag telah meluncurkan kartu nikah dalam bentuk digital. Kartu nikah digital sendiri telah diluncurkan bersamaan dengan pencanangan 6 KUA Model di KUA Banjarnegara pada akhir Mei lalu.

Kepala Subdit Mutu, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi KUA Ditjen Bimas Islam, Jajang Ridwan mengatakan, layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web).

Menurutnya, saat ini hampir 100 persen KUA sudah bisa mengakses Simkah Web. “Kami di Kementerian Agama memutuskan untuk menghentikan penerbitan kartu nikah fisik per Agustus 2021 ini. Sebagai gantinya, Kementerian Agama telah meluncurkan kartu nikah digital oleh Gus Menag bersamaan dengan pencanangan 6 KUA Model di KUA Banjarnegara pada akhir Mei lalu,” ujar Jajang dalam acara ‘Curhat Seputar Kartu Nikah dan Buku Nikah’ pada Jumat (06/08).

Curhat Seputar Kartu Nikah dan Buku Nikah tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Acara tersebut dilakukan via Zoom dan akun Youtube Ditjen Bimas Islam TV yang diikuti oleh Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh, dan masyarakat umum.

Menurut Jajang, penggantian kartu nikah fisik menjadi digital sudah sesuai dengan Surat Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital yang ditandatangani Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Muhammad Adib Machrus.

“Dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam tersebut dimana mulai Agustus 2021 Kemenag tidak lagi menerbitkan kartu nikah secara fisik. Sementara kartu nikah fisik yang tersisa akan kita habiskan,” ujarnya.

Cara mendapatkannya, pasangan calon pengantin harus mengisi formulir pendaftaran nikah melalui Simkah Web di www.simkah.kemenag.go.id. Pasangan calon pengatin harus mengisi data-data dengan lengkap, termasuk nomor telepon, dan alamat email yang masih aktif.

Jajang menjelaskan, setelah pasangan pengantin tersebut selesai melaksanakan akad nikah, kartu nikah digital akan dikirim melalui email dan nomor WhatsApp yang telah didaftarkan melalui Simkah (sementara masih melalui email) dalam bentuk tautan atau ‘link’.

Kartu nikah digital tidak hanya bisa dimiliki oleh pasangan yang baru nikah, melainkan juga diperuntukkan bagi pasangan yang sudah lama menikah. Proses pengurusannya tak membutuhkan banyak syarat administrasi. Tahapan pengajuan kartu nikah dgital bagi pasangan lama meliputi:

  1. Datang ke Kantor Urusan Agama tempat menikah.
  2. Data pernikahan dimasukkan ke dalam web Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).
  3. Kartu nikah digital akan dikirim melalui email dalam bentuk soft file.

Jajang menegaskan, kartu nikah digital merupakan layanan baru dari Kemenag untuk mempermudah pasangan pengantin membawa dokumen nikah. Hadirnya dokumen nikah dalam bentuk digital membuat pasangan pengantin tidak perlu repot membawanya berpergian.

Sumber: https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021

Presiden Putuskan PPKM Level 4 Dilanjutkan Sampai 9 Agustus

Presiden Putuskan PPKM Level 4 Dilanjutkan Sampai 9 Agustus

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga tanggal 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu. Menurut Presiden, kebijakan PPKM yang berlangsung sebelumnya dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus telah memberikan hasil yang baik dalam berbagai indikator penanganan Covid-19 di Tanah Air.

“PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan. perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah,” ujar Presiden dalam.pernyataannya terkait perkembangan PPKM di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Agustus 2021.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Ketiga, kegiatan pengetesan, pelacakan, isolasi, dan perawatan atau 3T secara masif, termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Presiden juga mengakui bahwa pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Menurutnya, pemerintah juga harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan yang diambil tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian.

“Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat,” imbuhnya.

Meskipun sudah mulai ada perbaikan, KepalaNegara mengingatkan bahwa perkembangankasus Covid-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Oleh karena itu, Presiden mengimbau semua pihak agar terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus Covid-19 ini.

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitassosial ekonomi, pemerintah tetap mendorongpercepatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan SosialTunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, serta bantuan subsidi upah yang juga sudah mulai berjalan.

“Program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 30 Juli yang lalu,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, dokter, dan perawat yang berada.di garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa manusia akibat Covid-19. Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang pemerintah terapkan.

“Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19 dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran Covid-19 di hari-hari terakhir,” jelasnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan dermawan yang ikut membantu pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan, memfasilitasi isolasi mandiri, dan upaya-upaya sosial lainnya. “Covid-19 adalah tantangan yang harus kita atasi bersama melalui usaha dan kerja keras serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini. Insyaallah kita akan dapat segera terbebas dari pandemi Covid-19,” tandasnya.

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden

Pemerintah Kembali Datangkan 21,2 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Sinovac

Pemerintah Kembali Datangkan 21,2 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Sinovac

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- ndonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19 Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bahan baku (bulk), melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (27/07/2021).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kedatangan vaksin ini adalah upaya pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional.

Pada siang hari ini kita menyaksikan kedatangan vaksin COVID-19, yaitu vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bahan baku, dan pemerintah masih akan terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi,” ungkapnya.

Ini merupakan kedatangan vaksin ke-30 dari keseluruhan vaksin yang didatangkan oleh pemerintah.Dalam keterangan persnya, Airlangga menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 adalah sebuah langkah krusial untuk menentukan kesuksesan upaya bersama keluar dari pandemi COVID-19.

Bapak Presiden Joko Widodo menekankan bahwa vaksinasi COVID-19 adalah game changer, yaitu langkah krusial untuk menentukan kesuksesan kita untuk keluar dari pandemi ini,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), kualitas (mutu), dan khasiat (efficacy) untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh. Vaksin tersebut sudah memperoleh izin penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta rekomendasi dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan pihak terkait lainnya. “Warga masyarakat tidak perlu ragu atau khawatir untuk menerima vaksin,” terang Menko Perekonomian.

Lebih lanjut Airlangga memaparkan, untuk mencapai kekebalan kelompok dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, dibutuhkan sekitar 208 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin. “Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12-17 tahun, dan saat sekarang 718 ribu anak telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Semakin cepat tentunya akan semakin baik,” tambahnya.

Hingga 26 Juli 2021, pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk para tenaga kesehatan, petugas publik, penduduk lanjut usia (lansia), serta masyarakat umum dan rentan dengan jumlah total vaksinasi sebanyak 64,13 juta dosis vaksin. Jumlah tersebut terdiri atas 45,5 juta suntikan pertama dan 18,6 juta suntikan kedua.

Di samping itu, sebagai salah satu strategi penanganan pandemi, Airlangga menekankan perlunya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. “Perlu ditekankan bahwa vaksinasi adalah salah satu strategi pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19. Vaksinasi perlu didampingi oleh kedisiplinan masyarakat dan harus dilaksanakan secara bersama,” jelas Airlangga.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pengetesan (testing), pelacakan (tracing), dan penanganan (treatment) untuk menekan lonjakan kasus, serta mengambil kebijakan untuk perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga tanggal 2 Agustus 2021.

Menko Perekonomian menjelaskan bahwa PPKM level 4 diterapkan di 95 kabupaten/kota di 7 provinsi Jawa-Bali dan 45 kabupaten/kota di 21 provinsi luar Jawa-Bali. Sementara itu, PPKM level 3 diterapkan di 33 kabupaten/kota di 7 provinsi di Jawa-Bali dan 276 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa-Bali.

Adapun PPKM level 2 diterapkan di 65 kabupaten/kota di 17 provinsi luar Jawa-Bali. “Semoga kerja sama yang baik dari semua pihak untuk penanggulangan COVID-19 khususnya program vaksinasi dapat terus dikembangkan, sehingga bangsa kita berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 dan tentunya rakyat sehat dan ekonomi bisa bangkit kembali,” pungkasnya.

Sumber: https://setkab.go.id/percepat-vaksinasi-nasional-pemerintah-kembali-datangkan-212-juta-dosis-vaksin-covid-19-sinovac/

PPKM Level 4 Diperpanjang 26 Juli – 2 Agustus 2021

PPKM Level 4 Diperpanjang 26 Juli – 2 Agustus 2021

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 mulai 26 Juli – 2 Agustus 2021. Keputusan tersebut di unggah melalui akun facebook Presiden Joko Widodo, Minggu (25/07/2021).

Kita tahu saat ini sudah terjadi tren perbaikan dalam pengendalian pandemi Covid-19. Aku penambahan kasus, BOR dan Positif rate mulai menunjukkan penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di pulau Jawa. Namun demikian, kita tetap terus berhati-hati dalam menyikapi perbaikan ini, tetap harus selalu waspada menghadapi varian Delta yang sangat menular,” ungkap Presiden.

Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat. Pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021,” tegas Presiden Jokowi.

Tangkapan layar: Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang PPKM Level 4 melalui unggahan di akun facebooknya, Minggu (25/07/2021).

Namun pemerintah akan melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati.

Penyesuaian tersebut diantaranya, pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas 50 persen sampai dengan pukul 15.00 WIB. Dimana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diijinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 WIB, dan maksimum waktu makan setiap pengunjung 20 menit.

Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko dan menteri terkait untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini. Pemerintah juga meningkatkan bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan usaha mikro kecil dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau menteri terkait,” terangnya.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada Menko dan menteri terkait untuk memberikan vitamin, suplemen dan obat-obatan kepada masyarakat. Ia menegaskan angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin. Bagi daerah dengan angka kematian tinggi, tingkat ketersediaan oksigen harus segera dipenuhi.