Keppres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Keppres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada tanggal 8 September 2021.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) telah diluncurkan pemerintah pada tanggal 14 Mei tahun lalu untuk lebih mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk industri kecil dan menengah (IKM).

“Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia perlu dukungan berupa pendataan, pelatihan, akses permodalan, perluasan pasar, pelaksanaan kampanye, penganggaran, dan stimulus ekonomi,” disebutkan dalam pertimbangan peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini. Tim Gernas BBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun tugas dari tim sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

Pertama, melaksanakan kegiatan pencapaian target Gernas BBI, yang meliputi peningkatan jumlah UMKM/IKM termasuk pelaku ekonomi kreatif yang masuk dalam ekosistem digital; peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal; peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal; dan stimulus ekonomi untuk UMKM/IKM termasuk pelaku ekonomi kreatif Gernas BBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, menyelaraskan program Gernas BBI dengan kampanye publik Gernas BBI.

Ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target Gernas BBI.

Keempat, pelaporan data perkembangan Gernas BBI.

Susunan Tim Gernas BBI terdiri dari  Ketua dan Wakil Ketua, Ketua dan Wakil Ketua Harian, serta Anggota dan Sekretaris.

Salinan_Keppres_Nomor_15_Tahun_2021

Disebutkan dalam Keppres, Ketua Gernas BBI adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Wakil Ketua diduduki Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan Ketua Harian dijabat oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Wakil Ketua Harian dijabat oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selanjutnya, duduk sebagai anggota sejumlah menteri dan kepala lembaga, yaitu Menteri Perindustrian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Keuangan; Menteri Sosial; Menteri Ketenagakerjaan; Menteri Perdagangan; serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Perhubungan; Menteri Pertanian; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Kepala Badan Pusat Statistik.

“Keanggotaan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Tim Gernas BBI tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ditegaskan pada Pasal 9.

Berdasarkan ketentuan peraturan ini, dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Gernas BBI dapat melibatkan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, asosiasi, industri, organisasi profesi, akademisi, dan media.

“Ketua Tim Gernas BBI melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” bunyi ketentuan penutup dalam Keppres 15/2021 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ini.

Download Salinan Keppres Nomor 15 Tahun 2021

Sumber: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-keppres-15-2021-tentang-tim-gernas-bangga-buatan-indonesia/

Gubernur Khofifah Pimpin Upacara HUT ke-76 Provinsi Jawa Timur

Gubernur Khofifah Pimpin Upacara HUT ke-76 Provinsi Jawa Timur

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Upacara Peringatan HUT ke-76 Jawa Timur digelar, meski sempat mundur satu hari. Sejatinya HUT ke-76 Jatim diperingati pada tanggal 12 Oktober, namun pelaksanaan upacaranya dilakukan pada 13 Oktober.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjadi inspektur upacara mengatakan Jatim baru saja mendapat hadiah terbaik dari Presiden Jokowi.Pada 12 Oktober kemarin dirinya menemani Jokowi meresmikan smelter PT Freeport Indonesia. Smelter atau pabrik pengolahan tembaga ini disebut menjadi yang terbesar di dunia.

“Sebenarnya hari jadinya adalah tanggal 12 Oktober tetapi kemarin di Hari Jadi Provinsi Jawa Timur kita mendapatkan hadiah luar biasa dengan berkenan bapak Presiden RI melakukan groundbreaking PT Freeport Indonesia yang membangun smelter terbesar di dunia,” ujar Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (13/10/2021).

Dijelaskannya, di dalam konstruksi ini 40.000 tenaga kerja dibutuhkan dan total investasi. “Insya Allah Rp 42 triliun tentu ini adalah hadiah yang luar biasa persis di saat HUT Pemprov Jawa Timur,” tuturnya.

Gubernur Khofifah pun mengucapkan syukur karena Jatim mampu melewati berbagai ujian. Salah satu yang terbesar yakni adanya pandemi COVID-19 yang kini mampu dilewati dengan baik.

HUT Provinsi Jawa Timur Momen Bangkit dari Pandemi

Gubernur Khofifah juga berpesan pada masyarakat agar tidak mudah menyerah dan bangkit dari pandemi COVID-19. Khofifah optimis ekonomi di Jatim bisa bangkit kembali.

Menurutnya, peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur pada hakekatnya tentu adalah suatu ungkapan rasa syukur atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa sehingga perjalanan sejarah yang penuh dinamika, di mana ketegaran sikap, kekuatan mental dan ketenangan dalam melangkah dalam situasi yang normal maupun sulit telah mengantarkan kepada segala kemajuan yang didapatkan hari ini.

Dalam upacara ini, Gubernur Khofifah juga memberikan penganugerahan penghargaan lencana Jer Basuki Mawa Beya Emas kepada sejumlah tokoh di Jatim. Penghargaan ini atas dedikasi dan prestasinya yang luar biasa.

Penghargaan ini yakni kepada Pangdam/V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Kepala Kejati Jatim M Dhofir, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Magetan Suprawoto hingga Bupati Tuban Aditya Halindra.

Sumber: Kominfo Jatim

Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober

Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Pemerintah menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw menjadi 20 Oktober 2021. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi munculnya kasus baru Covid-19.

Sebagai antisipasi munculnya kasus baru Covid-19, hari libur Maulid Nabi digeser 20 Oktober 2021,” tegas Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin di Jakarta, Sabtu (9/10/2021).

Kamaruddin Amin menegaskan, bahwa Maulid Nabi Muhammad Saw tidak berubah, tetap 12 Rabiul Awal. Hanya, hari libur dalam rangka memperingatinya yang digeser.

Maulid Nabi Muhammad Saw tetap 12 Rabiul Awal. Tahun ini bertepatan 19 Oktober 2021 M. Hari libur peringatannya yang digeser menjadi 20 Oktober 2021 M,” paparnya.

Perubahan ini tertuang dalam Keputusan bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB No 712, 1, dan 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB No 642, 4, dan 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Sebelumnya, perubahan juga dilakukan pada hari libur peringatan tahun baru hijriyah. Tahun barunya tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021. Namun, hari libur dalam rangka memperingatinya digeser menjadi 11 Agustus 2021.

“Perubahan juga terjadi terkait cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal yang awalnya ditetapkan pada 24 Desember, akhirnya diputuskan untuk ditiadakan,” tandasnya.

Sumber: https://kemenag.go.id/read/kemenag-antisipasi-kasus-baru-covid-libur-maulid-nabi-digeser-20-oktober-eg6lq

Gus Halim Buka Training of Trainer Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional

Gus Halim Buka Training of Trainer Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional – Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tahun anggaran 2021, di Jakarta, Selasa (5/10/2021) malam.

Menteri Halim Iskandar mengatakan, tugas Pendamping Profesional usai TOT adalah melatih Para Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa agar terjadi proses transformasi yang utuh terkait tugas pokok dan tugas tambahan dari Kemendes PDTT.

“Saya harap TOT ini diikuti dengan serius untuk peningkatan kualitas SDM,” kata Menteri Halim Iskandar.

Menteri Halim Iskandar menegaskan jika Pendamping Desa itu adalah anak kandung Kemendes PDTT karena Ia dimanapun memaparkan tiga pihak yang mendukung eksistensi Kementerian yang dipimpinnya yaitu Pertama ASN sebagai pemilik. Kedua, para pendamping desa yang juga pemilik karena telah ada sejak Kementerian ini dibentuk tahun 2014.

Menteri Halim Iskandar berusaha maksimal agar Pendamping Desa ini bisa menjadi Tenaga Pendamping Profesional makanya sejumlah hal digenjot.

“Pertama, Pengawasan dan peningkatan kinerja yang menjadi tolok ukur profesionalitas,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini. Kedua, profesionalitas itu dibangun oleh Merrit System, yaitu promosi. Pengisian posisi di sebuah tempat diupayakan diisi oleh Pendamping pada level di bawahnya. “Ketiga, yaitu beasiswa bagi para pendamping untuk sistem pembelajaran lampau, ini diprioritaskan bagi Pendamping Lokal Desa agar bisa promosi dan tidak terhambat oleh jenjang pendidikan,” kata Pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Program andalan Kemendes PDTT saat ini, SDGs Desa sangat butuhkan bantuan para pendamping desa untuk wujudkan menjadi arah umum kebijakan pembangunan di desa. Olehnya, para pendamping desa hanya memahami secara utuh dan komprehensif SDGs Desa dengan 18 Goals dan 222 Indikator.

Target 2024, Indonesia Terbebas dari Kemiskinan Ekstrim

Hari ini, kata Gus Halim, SDGs Desa sedang diuji validitas dengan satu target Presiden Joko Widodo yaitu tahun 2024 Indonesia harus terbebas dari Kemiskinan Ekstrem atau Nol Persen Warga Miskin Ekstrem.

“Bicara Nol Persen berarti bicara SDGs yaitu No One Left Behind,” kata Gus Halim. Pendekatan yang dilakukan harus berbasiskan data mikro desa karena berbicara by name by adress atau total jumlah. Olehnya berbicara, Warga miskin ekstrem harus berbicara mengenai sensus, bukan survei.

Target penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 Kabupaten/kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan bakal dilaksanakan di 138 Kabupaten/Kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 bakal dilaksanakan pada 261 Kabupaten/Kota untuk 37.523 desa.

“Disinilah peran penting pendamping desa karena kita berbicara tentang data mikro. Olehnya mulai 2022, tidak ada lagi Rekor Pembangunan tingkat Provinsi, akan dilaksanakan tingkat kabupaten,” kata Gus Halim.

Turut hadir Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlela, Staf Khusus Abdul Malik Haramain dan Kepala Pusat Pelatihan ASN Mulyadin Malik.

Sumber: https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3961/pendamping-desa-harus-berperan-dalam-nol-persen-kemiskinan-ekstrem-di-2024

Syarat Penurunan Level PPKM, Luhut: Cakupan Vaksinasi di Jawa-Bali Meningkat Signifikan

Syarat Penurunan Level PPKM, Luhut: Cakupan Vaksinasi di Jawa-Bali Meningkat Signifikan

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Pemerintah terus melakukan upaya penangan Covid-19 secara masif sekalipun kondisi kian hari terus membaik. Perbaikan penangan itu terlihat dari menurunnya jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 maupun status level PPKM secara merata dari pusat hingga daerah.

Dikutip dari Setkab.go.id, soal penurunan level PPKM, sejak 13 September lalu, pemerintah memutuskan untuk memasukkan indikator cakupan vaksinasi COVID-19 dalam evaluasi penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.

Kebijakan ini mampu meningkatkan laju vaksinasi di wilayah tersebut, khususnya vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia .Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM, Senin (04/10/2021), secara virtual.

Syarat minimum cakupan vaksinasi lansia untuk penurunan level PPKM dari 3 ke 2, dan 2 ke 1 yang diberlakukan sejak 13 September 2021, mampu meningkatkan kecepatan vaksinasi lansia di Jawa-Bali secara signifikan. Ini nanti yang sebenarnya, levelnya itu berubah sangat dipengaruhi sekarang oleh vaksinasi, khususnya untuk lansia,” ujar Luhut.

Penambahan syarat cakupan vaksinasi tersebut merupakan salah satu proses transisi untuk hidup bersama COVID-19. Status PPKM daerah di Jawa-Bali dapat turun dari Level 3 ke Level 2 jika cakupan vaksinasi dosis pertama daerah tersebut mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi lansia 40 persen. Sedangkan untuk dapat turun dari Level 2 ke Level 1, cakupan vaksinasi dosis pertama harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia 60 persen.

Menko Marves mengungkapkan, pada penerapan PPKM Jawa-Bali periode 5-18 Oktober ini terdapat peningkatan jumlah kabupaten (kab)/kota yang mengalami kenaikan dari Level 2 ke Level 3 akibat tidak terpenuhinya syarat cakupan vaksinasi untuk penerapan Level 2.

Dalam penerapan PPKM level selama dua minggu ke depan, masih terdapat 20 kabupaten/kota yang bertahan di Level 2. [Daerah dari] Level 2 ke Level 3 itu bertambah dari 84 kabupaten/kota menjadi 107 kabupaten/kota karena mereka belum mampu meningkatkan jumlah capaian vaksinasi,” ujarnya.

Tetap Waspada Dalam keterangan persnya, Luhut juga menyampaikan bahwa situasi pandemi COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. “Kasus konfirmasi nasional turun 98 persen dan kasus konfirmasi Jawa-Bali juga menunjukkan penurunan hingga 98,7 persen dari puncaknya pada 15 Juli lalu. Tingkat reproduksi efektif (Rt) di Jawa-Bali juga sudah berada di bawah satu (<1) dan khusus untuk Bali masih di angka satu,” ungkapnya.

Menko Marves menambahkan, meskipun situasi pandemi terus membaik pemerintah terus menggencarkan upaya 3T. “Jumlah testing yang dilakukan per hari terus mengalami peningkatan. Testing itu rata-rata sekarang di sekitaran 175 ribu [kasus],” ujarnya.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus konfirmasi harian per Senin (04/101/2021) sebanyak 922 orang, kasus aktif 31.054 orang, dan angka kesembuhan 2.656 orang. “Berbagai capaian dari pengendalian pandemi tersebut tentu harus kita syukuri. Namun Wakil Presiden dalam Ratas tadi mengingatkan agar kita tetap waspada dan hati-hati. Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi sewaktu-waktu kembali,” ujar Luhut.

Oleh karena itu, Menko Marves juga mengingatkan semua pihak untuk tidak lengah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. “Saya minta juga kepada kita semua jangan euforia yang berlebihan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan ujungnya dapat meningkatkan terjadinya kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan pastinya akan mengulangi pengetatan-pengetatan kembali yang diberlakukan dan ini sangat merugikan kita semua,” tandasnya.

Baca juga:

Batik Sidomukti Dan Filosofi Pernikahan Adat Jawa

Batik Sidomukti Dan Filosofi Pernikahan Adat Jawa

SAMBIROTO.NGAWIKAB.ID- Bagi pasangan yang akan menikah, memilih busana yang akan dipakai pada momen sakral pernikahan menjadi pertimbangan utama. Bahkan telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, mulai pre-wedding (foto pra-nikah) hingga fiting baju, segalanya dilakukan demi momen spesial yang akan mereka ingat seumur hidupnya.

Sering kita jumpai pada resepsi pernikahan, pasangan pengantin yang mengenakan pakaian adat Jawa. Terkadang luput dari perhatian kita bahwa busana yang mereka kenakan merupakan warisan leluhur yang senantiasa terjaga dari generasi ke generasi.

Batik sidomukti salah satunya, kerap menjadi pilihan bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Sidomukti berasal dari bahasa jawa, sido dan mukti. Sido artinya jadi/menjadi, mukti artinya mulia, bahagia atau sejahtera.

Didalamnya terselip doa dan harapan bagi mempelai berdua dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mewujudkan keluarga yang mulia, bahagia dan sejahtera. Sesuai makna filosofi yang terkandung dibalik nama batik sidomukti.

Dikutip dari infobatik.id, Batik Sidomukti merupakan salah satu jenis batik kraton, yang biasanya terbuat dari zat pewarna soga alam. Warna soga atau coklat pada kain batik sidomukti merupakan warna batik klasik atau seperti aslinya. Batik sidomukti merupakan salah satu batik yang berkembang di Keraton Surakarta. Batik ini merupakan perkembangan dari batik sidomulyo yang telah ada sejak zaman Kesultanan Mataram.

Baca juga:

Batik Sidomukti

Hari Batik Nasional

UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan) telah menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Sejak saat itulah tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional.

Untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional 2021 silahkan klik link download twibbon di bawah ini.

Link download twibbon Hari Batik Nasional 2 Oktober 2021 dapat ditemukan di laman twibbonize.com.

Berikut 10 link download twibbon Hari Batik:

  1. Twibbon Hari Batik Nasional
  2. Twibbon Hari Batik Nasional
  3. Twibbon Hari Batik Nasional
  4. Twibbon Hari Batik Nasional
  5. Twibbon Hari Batik Nasional
  6. Twibbon Hari Batik Nasional
  7. Twibbon Hari Batik Nasional
  8. Twibbon Hari Batik Nasional
  9. Twibbon Hari Batik Nasional
  10. Twibbon Hari Batik Nasional